Kedaulatan Pangan

Dunia ekonomi kembali diricuhi oleh meningkatnya harga komoditas pertanian. Setelah harga daging menembus angka 100.000 rupiah per kilogram, kali ini bawang merah dan putih, menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Daging, bawang, cabai, beras, dan kedelai, memang kalah mentereng dibandingkan minyak, emas dan batu bara.

Namun, justru kenaikan harga komoditas dapur itulah yang menimbulkan efek yang dahsyat. Fluktuasi harga emas atau minyak, mungkin hanya akan tersaji manis di media media kelas serta kajian para investor berkerah putih. Tapi, jika sudah menyangkut isi dapur, maka semua orang pasti akan dengan mudah dan membicarakannya.

Namun, bolehlah saya sedikit memberikan sedikit kajian pribadi atas kondisi rapuhnya suplai komoditas pangan di negeri kita ini. Indonesia, sesuai dengan masa kejayaan Majapahit, adalah sebuah negara yang telah menjadikan sektor pertanian sebagai kultur bangsanya. Negeri para petani yang dikerenkan menjadi negeri agraris telah menjadi identitas pribadi setiap insan manusia yang mengaku bertanah air Indonesia.

Tapi, seiring dengan perkembangan negeri, hingga mencapai usia lebih dari 67 Tahun, sektor agraria seakan semakin terdesak. Desakan ini bisa dirasakan terhadap minat generasi muda negeri ini, untuk mendalami ilmu bercocok tanam. Contoh nyata dari rendahnya minat orang muda Indonesia terhadap pertanian tampak pada minat yang rendah pada jurusan berbasiskan pertanian dan derivatnya.

Rendahnya minat pemuda pemudi Indonesia terhadap ilmu pertanian beserta turunannya, menurut saya disebabkan oleh anggapan bahwa menggeluti sektor pertanian kalah mentereng dibandingkan menjadi praktisi perbankan, telekomunikasi, media, dan pertambangan. Akibatnya, banyak sekali putra putri terbaik menjadikan kuliah di jurusan pertanian adalah second bahkan third options dalam prioritas pendidikannya.

Permasalahan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan adalah salah satu isu paling menjual dari segi pencitraan politik, namun tidak untuk mewujudkannya. Petani, peternak dan nelayan, akan selalu dicitrakan sebagai orang kecil yang harus dirangkul sebelum pemilu digelar, namun terlupakan untuk diberdayakan ketika menjalani masa jabatan.

Pola pembangunan negeri ini, seakan semakin menjauh dari memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian. Fakta ini bisa dilihat dari semakin besarnya ketergantungan negeri kita atas berbagai komoditas pertanian. Mulai dari beras, jagung, gula, kedelai, daging sapi, hingga buah buahan. Permasalahan administrasi kuota impor berarti fluktuasi (naiknya) harga komoditas pertanian. Dan, masalah ini terus menerus berulang, yang menandakan belum ada solusi dan langkah jitu untuk mengatasinya.

Salah satu bentik ketidakmampuan pemeritah, terutama Kementrian Pertanian mengamankan suplai bahan pangan, nampak pada saat kedelai langka di pasaran, melambungnya harga cabai, mahalnya harga daging sapi, dan yang terbaru harga dua saudara tiri, si bawang merah dan putih.

Terlepas dari adanya skandal penyuapan atau tidak dalam kasus importasi daging sapi, menurut saya, Kementrian Pertanian jelas gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penjamin ketersedian komoditas pertanian bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski terkesan lebay, tapi bisakah sebuah negara dikatakan berhasil membangun jika harga kebutuhan pangan pokok seluruh warga negaranya tak menentu ketersediaan dan keterjangkauannya ?

Melalui tulisan ini pula, saya ingin menjelaskan mengapa di akhir tahun lalu hingga menjelang awal tahun, harga daging sapi melambung. Salah satu penyebabnya adalah hasil sensus sapi dan kerbau nasional, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Melalui hitungan angka, maka diperkirakan dengan jumlah sapi dan kerbau yang ada, maka kebutuhan akan daging sapi di Indonesia, bisa dicukupi. Sehingga diambillah kebijakan untuk menurunkan kuota impor.

Namun,bolehlah saya memberikan sedikit kalkulasi sederhana untuk menghitung berapakah kisaran kebutuhan daging sapi nasional.

Jumlah penduduk                 : 230.000.000 jiwa

Konsumsi daging perkapita  : 2 kg/jiwa

Total Kebutuhan daging       : 230.000.000 X 2 = 460.000.000 kg = 460.000 TON/ tahun.

Nah, ini adalah jumlah kebutuhan daging. Lalu pertanyaannya, berapakah jumlah sapi hidup yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan itu?

Maka, kita harus mengerti dulu pengertian ini. Yang dimaksud daging, dalam dunia peternakan dikenal dengan nama karkas. Dan, dari satu ekor sapi hidup, persentase karkas hanyalah 59-60%. Mengapa ???

Karena karkas secara sederhana berarti bagian tubuh ternak tanpa kepala, kaki, ekor, jerohan serta kulit dan tulang. Kembali ke rumus semula, berapakah jumlah sapi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 460 Ribu Ton ????

maka : 460 juta TON dibagi 60% = 767 ribu TON berat sapi hidup. Dan 767 ribu TON sapi hidup akan setara dengan 2.560.000 ekor sapi, dengan perkiraan satu ekornya memiliki berat hidup 300 kilogram. Angka sekitar 2,5 juta ekor sapi inilah permasalahannya, mengapa harga sapi bisa mahal bangeeeet…..

Benarkah kita memiliki sapi sebanyak itu? JIka memang iya, apakah berat hidup rata rata 2,5 juta sapi itu setara dengan angkat 460 Ribu TON????????

Kalau boleh saya bicara, 2,5 Juta sapi mungkin memang ada di seantero nusantara. Tapi apakah angka itu bisa setara dengan 460 Ribu TON daging??? saya rasa kok TIDAK……..

Ada beberapa faktor penting mengapa 2,5 Juta sapi tidak setara dengan 460 ribu ton daging. Dan, menurut inilah faktor faktor tersebut, menurut saya….

  1. Nutrisi yang diterima oleh mayoritas sapi potong kita amat rendah. Hal ini karena peternakan sapi rakyat menjadikan sapi sebagai tabungan, bukan sebagai kegiatan usaha yang utama. Akibatnya, cara mereka beternakpun amat sederhana. Pakan sapi utama, rumput, hanyalah dicari dengan cara menyabit rumput di sekitar, tanpa diusahakan secara maksimal. Sehingga rumput yang didapatpun kurang memiliki nutrisi yang tinggi. Kondisi rumput dengan nutrisi yang rendah menyebabkan mayoritas nutrisi yang dikonsumsi habis untuk memenuhi metabolisme basal, dan hanya sedikit yang digunakan untuk meningkatkan performance produksi dan dikonversikan menjadi daging. Selain itu, akibat kurang nutrisi presentasi karkas per berat hidup menjadi rendah. Ketidaktersediaan pakan utama dari sapi, dalam hal ini rumput yang berkualitas dan berkuantitas tinggi adalah salah satu penyebab rendahnya angka produktivitas sapi sapi lokal.
  2. Mayoritas kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi yang tidak optimal, dan kurang higienis. Kurang optimalnya fungsi RPH menyebabkan proses pemotongan sapi menjadi tidak efisien yang menyebabkan presentase karkas per berat hidupnya menjadi rendah karena kurang optimalnya proses penyembelihan. Selain itu, higienitas yang rendah menyebabkan kontaminasi bakteri menjadi tinggi. Akibatnya daging menjadi lebih cepat membusuk. Padahal, salah satu strategi untuk menjaga harga komoditas terletak pada strategi storage. Karena higienitas yang rendah, daging menjadi tidak bisa disimpan dalam kondisi yang cukup lama. Sehingga ketika pasokan lebih tinggi dari permintaan, daging yang tidak terserap pasar tidak bisa disimpan dalam keadaan beku, sehingga harga daging pun jatuh. Hal yang sebaliknya terjadi ketika terjadi kelangkaan pasokan daging sapi.
  3. Rendahnya riset dan pengembangan, khususnya dalam hal pembibitan. Indonesia memang memiliki beberapa jenis sapi lokal, seperti sapi Bali dan Madura. Namun, karena tidak didukung riset yang mendalam, potensi yang ada di bibit unggul lokal tersebut juga kurang optimal. Bibit unggul adalah kunci sukses peternakan di Australia dan Selandia Baru. Kedua negara tersebut memiliki bibit yang secara kualitas memiliki standart yang terjaga. Ketersediaan bibit unggul di kedua negara tersebut yang dikombinasikan dengan proses beternak yang efisien karena didukung infrastruktur yang memadai membuat kegiatan beternak menjadi profitable. Dan pada akhirnya banyak pihak yang melirik sektor peternakan sebagai salah satu inti bisnis. Efisiensi beternak, tak pelak membutuhkan sentuhan budaya korporasi, dan inilah yang tidak ada di peternakan sapi lokal. Akibatnya, sektor ini menjadi sulit berkembang, karena jamak diketahui bahwasannya birokrasi dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Dinas terkait tidak mampu melaksanakan proses riset dan pengembangan yang optimal. Lazimnya riset dan pengembangan di birokrasi, lebih menekankan pada aspek rutinitas, sehingga banyak hasil riset tak mampu diaplikasikan dengan baik di lapangan. Berbeda dengan proses riset yang dilakukan korporasi, yang bertujuan untuk meningkatkan proses produksi, yang berujung pada peningkatan efisiensi dalam beternak yang hasilnya tampak pada profit dari perusahaan. Contohnya nyata aplikatifnya riset dan pengembangan oleh korporasi adalah ketersediaan bibit ayam potong dan petelur.

Ketiga faktor ini, tak pelak menjadi sorotan tajam kepada sektor birokrasi. Karena menurut saya, ketiganya adalah domain birokrasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s