Moralitas Pendidik dan Anak Didiknya

Di akhir masa studi saya, ini, kesibukan utama bukanlah lagi kuliah, presentasi jurnal, dan mengerjakan tugas lagi. Tapi sekarang kalo ke kampus, saya pasti bimbingan dan menyerahkan hasil revisinya, serta menuntaskan sidang terakhir, yang terdiri atas tiga tahap, yaitu sidang proposal, sidang seminar hasil penelitian, dan sidang TESIS. Semoga, sidang terakhir ini, bisa saya selesaikan sebelum bulan ini. Ada dua alasan yang melatarbelakanginya, yaitu adanya kesempatan kembalinya uang spp yang telah saya bayarkan, dan adanya kesempatan untuk mengkhiri masa cuti di luar tanggungan di tempat saya bekerja.

Di sela sela menunggu waktu bimbingan, kebetulan saya bertemu teman seangkatan namun berbeda program studi. Dan kebetulan pula, teman saya itu, sekarang sudah menjadi dosen di salah satu PTN. Yang menjadi topik adalah adanya rumor bahwa universitas saya, menunda keputusan untuk melantik seorang dosen menjadi guru besar, karena sang dosen tersebut tersangkut kasus affair dengan mahasiswinya. Dan, ternyata menimbulkan banyak pro dan kontra. Dan disinilah serunya mendebatkan sebuah rumor, baik yang pro maupun yang kontra pada dasarnya tidak memiliki landasan yang kuat dalam menyampaikan, kan itu hanya rumor, yang juga ga jelas detail persoalannya, yang jelas adalah baik dosen dan mahasiswi yang terlibat affair sudah mendapatkan sanksi sosial karena permasalahan dan rumor ini.

Terlepas dari masalah rumor atau tidak, bagi saya, dan beberapa orang dosen yang sependapat, kebijakan ini agak rancu. Karena, di mata saya, jabatan guru besar dan profesor itu terkait erat dengan kapabilitas seseorang dalam bidang akademis. Ketika seseorang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang akademik, sudah sepantasnya ia mendapatkan gelar dan jabatan yang layak. Bagi saya, guru atau dosen  adalah sebuah profesi yang memiliki kedudukan yang sama dengan profesi lain, seperti pengacara, jurnalis, bankir, dokter, hakim, akuntan, dan sebagainya. Jadi, mempertimbangkan hal hal yang bersifat pribadi (affair, perceraian) untuk memutuskan seseorang meraih gelar guru besar atau profesor kurang profesional dan tidak menghargai kapasitas akademis seseorang. Karena pada dasarnya, guru juga manusia biasa, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terlebih lagi di institusi pendidikan tinggi, dimana civitas akademikanya mestinya sudah dewasa dan bijaksana dalam memilih dan memilah antara hal yang bersifat akademis dan privat. Kejadian ini semakin memperkuat pandangan saya, bahwa negara dan pemerintah kita terlalu mengatur hal hal privat warga negaranya. Contohnya adalah larangan poligami bagi pns, rancangan peraturan untuk mentransfer gaji ke rekening istri, dan larangan memakai rok mini di gedung DPR.

Nah, pendapat saya ini ditentang oleh teman saya, yang kebetulan juga jadi dosen itu, Bagi dia, profesi guru dan dosen adalah profesi yang harus dapat dijadikan panutan bagi para peserta didiknya. Tidak seharusnya guru melakukan hal yang tercela, terlebih di universitas dengan semboyan excellent with morality. Artinya universitas kami ini adalah universitas yang menjunjung tinggi nilai moralitas disamping memiliki kemampuan akademis yang mumpuni. Anggapan seperti ini memang tidak salah, terlebih di negara kita, yang katanya luhur dan santun budi pekertinya itu.

Tapi, yang kemudian muncul di benak saya, adalah ketika teman saya itu, menceritakan bahwa dirinya adalah mantan aktivis dan pengurus BEM. Dan dia juga bercerita bahwa saat masih aktif sebagai aktivis, para pengurus BEM telah melakukan audit terhadap pihak rektorat. Wow, seorang mahasiswa melakukan audit terhadap tata kelola dan manajemen sebuah universitas? Luar biasa!!! Sekaligus saya mempertanyakan dimanakah letak nilai moral para pengurus BEM yang notabene adalah para mahasiswa itu????

Kenapa??? Karena pada dasarnya, di universitas saya, rektor dan jajarannya adalah pimpinan akademik sekaligus pengelola tertinggi. Jadi, ya jadi guru ya jadi pengelola. Jadi, menurut pemahaman saya, ilmu audit dan mengaudit diajarkan pada para mahasiswa, eh, ketika mereka sedikit mengusai ilmu tersebut, mereka mencoba mengaplikasikannya kepada pengajarnya. Jadi, boleh dikata para mahasiswa itu, mengaudit para guru yang mengajarkan ilmunya! Hmmmm saya jadi mempertanyakan sebegitu besarnyakah kewenangan mahasiswa di era pendidikan tinggi sekarang?

Saya jadi berpikir atas dasar apa para pengurus BEM itu melakukan audit terhadap tata kelola kampus? Kalo meminjam istilah anak sekrang “emang sapa elu?”

Jika kita sepakat bahwa nilai moral adalah nilai utama yang perlu dipegang dan menjadi prinsip dalam belajar di kampus, tindakan seperti itu, saya nilai tidak bermoral! Kenapa? Karena mahasiswa bukanlah seorang konsumen dan pihak rektorat bukanlah pihak penyedia jasa! Artinya, meskipun mahasiswa membayar uang spp, ikoma, biaya praktikum dan sebagainya, uang itu bukanlah uang untuk membeli ILMU! Jangan disamakan dengan ketika anda menabung di bank, atau membeli barang di supermarket, dimana anda meminta penyedia barang dan jasa memberika pelayanan sebaik baiknya, dan jika dirasa kurang memuaskan anda bisa dan merasa berhak untuk menyampaikan keluhan, tuntutan dan sebagainya.

Jika kita mengedepankan nilai moral dalam proses pendidikan, tidak seharusnya mahasiswa melakukan audit terhadap tata kelola kampus. Saya kuatir nantinya mahasiswa juga bisa merasa berhak untuk mengaudit kebijakan kebijakan akademis yang dilakukan oleh rektorat! Ketika sekarang meminta transparansi pengelolaan uang spp, di kedepannya, mungkin bisa terjadi permintaan klarifikasi terhadap nilai dan kelulusan dalam sebuah mata kuliah. Ketika anda (mahasiswa) meyakini bahwa anda belajar di universitas yang benar, karena semboyan excellent with morality, anda juga harus memiliki kesungguhan dan mempelajari bagaimakah seharusnya bersikap sebagai orang yang terpelajar dan bermoral! Uang spp yang anda bayarkan, adalah biaya yang harus anda keluarkan untuk membiayai proses belajar anda! Dan, namanya belajar, anda harus merendahkan diri terhadap guru anda! Karena pada dasarnya ILMU itu tak bisa dibeli! Ilmu itu dipelajari! Dan, sebagai orang yang bermoral tidak sepatutnya anda mempertanyakan bagaimanakah cara dan metode pembelajaran yang dianut oleh guru anda!

Jika pokok permasalahannya adalah transparansi dana dan pengelolaan kampus, mahasiswa bisa mempercayakannya pada pihak yang berwenang, yang secara struktural di dalam PTN adalah lembaga Majelis Wali Amanat. MWA yang terdiri dari unsur senat akademik, masyarakat dan pemerintah, adalah lembaga yang memiliki kesetaraan dengan rektorat, karena yang duduk di lembaga tersebut adalah pihak pihak yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan proses check and balances dalam sebuah pengelolaan kampus. Dan di MWA pulalah tersedia suara BEM. Suarakanlah pendapat, gagasan dan ide anda mengenai tata kelola kampus dengan cara yang benar dan bermoral. Karena pada dasarnya mahasiswa itu adalah murid dan tidak ada seorang muridpun di dunia ini yang mampu menguasai ilmu yang diajarkan oleh gurunya, apabila ia memiliki perasaan setara dengan gurunya. Lebih lebih mempertanyakan bagaimana cara gurunya mengelola uang sumbangan pendidikannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s